WAWASAN NUSANTARA

GEOPOLITIK INDONESIA

Wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia.  Ia mengandung unsur-unsur atau konsepsi yang terdapat dalam geopolitik seperti dipaparkan pada bab sebelumnya.  Akan tetapi ia juga dapat disebut geopolitik apabila ditinjau dari tataran pemikiran/konsepsi yang berlaku di Indonesia, yaitu bahwa ia merupakan pra-syarat bagi terwujudnya cita-cita nasional yang tertuang dalam Pancasila (periksa Bab Pendahuluan).  Dalam hal pra-syarat ini sudah barang tentu memanfaatkan ruang (fisik atau semu) di dalam membentuk persatuan dan atau kesatuan.Konfigurasi Indonesia adalah unik dan sekaligus amat menentang, masih ditambah lagi dengan ciri-ciri demografi, anthropologi, meteorologi dan latar belakang sejarah yang memberi peluang munculnya dis-integrasi bangsa.  Tidaklah mengherankan apabila para pendiri Republik sejak dini telah meletakkan dasar-dasar geopolitik Indonesia yaitu melalui ikrar Soempah Pemoeda, dimana amanatnya adalah: Satoe Noesa, yang berarti keutuhan ruang nusantara; Satoe Bangsa, yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia; Satoe Bahasa, yang merupakan faktor pemersatu seluruh ruang nusantara bersama isinya.

Kebangsaan Indonesia sebenarnya terdiri dari 3 (tiga) unsur geopolitik yaitu:

1.    Rasa Kebangsaan

2.    Paham Kebangsaan

3.    Semangat Kebangsaan

Ketiga-tiganya menyatu secara utuh menjadi jiwa bangsa Indonesia dan sekaligus pendorong tercapainya cita-cita Proklamasi.  Rasa kebangsaan adalah sublimasi dari Soempah Pemoeda dan menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani diantara bangsa-bangsa di dunia ini.  Dalam kaitan dengan status bangsa yang demikian itulah Presiden Soekarno secara konsisten menggembleng rasa kebangsaan kita agar seluruh bangsa ini terbebas dari rasa rendah diri.  Hasilnya, kita seluruh bangsa Indonesia bangga menjadi warga bangsa walaupun secara ekonomis sangat lemah.  Rasa kebangsaan merupakan perekat persatuan dan kesatuan, baik dalam makna spirit maupun geografi, sehingga secara operasional dapat membantu meniadakan kemungkinan munculnya frontier.  Semangat kebangsaan bukanlah monopoli dari warga bangsa yang pribumi saja akan tetapi dapat dan harus milik semuanya seluruh warga bangsa.

Di atas landasan rasa kebangsaan yang kokoh dapatlah dibangun Faham Kebangsaan yang merupakan pengertian yang mendalam tentang apa dan bagaimana  bangsa itu serta bagaimana mewujudkan masa depannya.  Ia merupakan intisari dari visi warga bangsa tentang kemana bangsa ini harus dibawa ke masa depan dalam suasana lingkungan yang semakin menantang.  Secara formal faham kebangsaan ini dapat dibina melalui proses pendidikan dan pengajaran dalam bentuk materi ajaran, misalnya Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Doktrin dan Strategi Pembangunan Nasional, Sejarah dan Budaya Bangsa, dan sebagainya.  Untuk itu para perancang materi pengajaran harus benar-benar memiliki visi dan pengetahuan tentang kebangsaan serta kaitannya dengan kepentingan geopolitik.

Pada akhirnya menjaga kelangsungan hidup bangsa akan terpulang pada Semangat Kebangsaan atau nasionalisme, merupakan produk akhir dari sinergi rasa kebangsaan dengan faham kebangsaan. Banyak pakar yang berpendapat bahwa konsepsi tentang rasa kebangsaan atau wawasan kebangsaan secara keseluruhan sudah usang dan ketinggalan zaman.  Kemungkinan besar hal itu perlu dipikirkan kembali, sebagai contoh lihatlah negara-negara dunia ketiga yang terkena sanksi embargo dari penguasa dunia yang bernama Dewan Keamanan PBB.  Nyatanya mereka tetap survive hingga sekarang tidak lain berkat wawasan kebangsaan yang mantap.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa geopolitik hanya akan efektif apabila dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang mantap, karena tanpa itu ia tidak lebih hanya permainan politik semata, sebab wawasan kebangsaan akan membuat ikrar satoe bangsa terwujud dan bangsa yang satu itu dapat mewujudkan satoe noesa dengan berbekal landasan satoe bahasa.

Oleh karena adanya amanat yang demikian itulah maka Wawasan Nusantara secara ilmiah dirumuskan dalam bentuk konsepsi tentang Kesatuan yang meliputi:

1. Kesatuan Politik,

2. Kesatuan Ekonomi,

3. Kesatuan Sosial Budaya, dan

4. Kesatuan Hankam.

Keempatnya sesungguhnya merupakan jabaran dari Soempah Pemoeda.

Kesatuan Politik

Kesatuan politik disadari pentingnya dari adanya kebutuhan untuk mewujudkan pulau-pulau diwilayah nusantara menjadi satu entity yang utuh sebagai tanah air.  Ini berarti bahwa tidak ada lagi laut bebas diantara pulau-pulau tersebut, sehingga laut diantara pulau-pulau itu berubah wataknya dari pemisah menjadi pemersatu.  Tanah air nusantara.  Kesadaran tersebut diatas dipacu oleh pengalaman adanya intervensi asing berupa kapal laut maupun kapal terbang yang membantu pemberontakan pada tahun lima puluhan.  Pada tahun 1957 kesadaran demikian diwujudkan dalam bentuk Deklarasi Djuanda yang kemudian diangkut menjadi Perpu No. 4/1960.  Kesatuan geografi yang menjadi bagian dari kesatuan politik, sebagaimana dideklarasikan oleh Perdana Menteri Djuanda itu dinamakan Azas Nusantara (ia merupakan bagian dari Wawasan Nusantara).

Azas Nusantara lahir karena secara langsung adanya kebutuhan rasa aman dan keamanan bangsa dan negara, sehingga pemerintah dapat mengatur seluruh tanah air yang satu dan utuh.  Sesuai dengan Doktrin TNI bahwa ancaman terhadap satu pulau (atau sejengkal tanah) dianggap sebagai ancaman terhadap seluruh negara.  Azas nusantara merupakan konsepsi ruang bangsa Indonesia yang sangat unik, baik ditinjau dari pemikiran Ratzel maupun Mahan.  Dengan keyakinan bahwa laut nusantara merupakan pemersatu ruang negara maka sesungguhnya sejak Deklarasi Djuanda secara psikologi bangsa kita menganggap ruang negaranya merupakan satu “benua”.

Dengan telah dikukuhnya negara Indonesia oleh Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai Archipelagic State maka semakin mantaplah gambaran psikologis tadi.  Archipelagic State merupakan hal baru dalam khasanah hukum international positif sehingga bagi warga dunia lainnya masih diperlukan adaptasi untuk menghadapi realitas baru ini, terutama sekali  bagi para stake holders.

Pemerintah harus mampu menegakkan kekuasaannya disamping kewajibannya terhadap rakyat maupun terhadap masyarakat international; untuk itu diperlukan hukum yang satu dalam rumusan, dalam niat, dalam interprestasi, dalam pelaksanaannya serta dalam enforcementnya.

Diseluruh wilayah negara hanya berlaku satu hukum nasional dengan niat untuk diabadikan kepada kepentingan bangsa dan negara. Bahwa ada daerah khusus, daerah otonomi khusus, atau daerah otonomi diperluas hanyalah merupakan nuansa dalam administrasi pemerintahan.  Adanya satu hukum nasional dengan satu interprestasi resmi merupakan satu keharusan bagi terwujudnya respek kepada pemerintah dan negara tidak hanya dari rakyatnya sendiri akan tetapi juga dari masyarakat international.  Terjadinya kekisruhan dalam perundang-undangan yang ditandai oleh saling bertabrakannya berbagai undang-undang yang dirancang oleh tiap Departemen Teknis menunjukkan bahwa masalah kesatuan masih perlu ditata kembali.  Juga semakin populernya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara beberapa Menteri menunjukkan kurangnya wibawa seorang Menteri dalam mengatur kegiatan masyarakat.  Dalam keadaan begini, soal good governance perlu dicermati agar wibawa pemerintah di dalam dan di luar negeri terjaga.

Setelah Timor Timur diizinkan untuk melaksanakan referendum maka warga Aceh menuntut yang sama, dan ada kemungkinan disusul yang lainnya lagi.  Gejala demikian dapat dilihat dari segi tatanegara dan menyebutnya sebagai gejala dis-integrasi atau dilihat dari segi politik sebagai gejala mencairnya kesatuan politik.  Dalam masyarakat plural dan heterogen,  integrasi dan atau kesatuan politik hanya dapat dipertahankan oleh pemerintah yang berwibawa dan pimpinan nasional yang kuat kepemimpinannya.  Lepasnya Timor Timur dari Indonesia merupakan bukti bahwa menangkal terjadinya dis-integrasi juga memerlukan pengertian tentang konsepsi ruang, yaitu, bahwa manakala kesatuan politik tidak dapat dipertahankan maka serta merta muncullah frontier.  Karena itu kesatuan politik (dan ruang) adalah mutlak untuk menanggulangi dis-integrasi bangsa dan negara.

Kesatuan Ekonomi

Telah diuraikan terdahulu bahwa kegiatan ekonomi memerlukan ruang gerak; dan ini dapat disediakan melalui proses demokratisasi.  Akan tetapi demokrasi tidaklah berarti berbuat sesuai aturannya sendiri-sendiri akan tetapi perlu taat pada koridor yang telah disepakati bersama, artinya sistem perekonomian nasional haruslah seiring dengan sistem politik nasional.  Jika sistem politik menganut azas desentralisasi, maka segala perijinan pun harus didesentralisir.  Jika pendapatan dari kekayaan alam dibagi secara adil antara pusat dan daerah maka kewenangan untuk memberikan dan menentukan area konsesi eksplorasi maka juga pemerintah daerah diberikan peranan secara proporsional.  Rasa ketidakberdayaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat merupakan benih awal dis-integrasi.

Setelah kegiatan ekonomi diberikan ruang gerak yang cukup maka perlu dijaga kesatuannya diseluruh wilayah negara, antara lain, berlakunya satu mata uang tunggal, yaitu rupiah.  Pada saat krisis ekonomi memuncak dan nilai tukar rupiah sangat labil, maka mencairlah kesatuan ekonomi karena untuk sementara para pelaku ekonomi bertransaksi dengan dollar AS.  Demikian juga sampai dengan tahun enam puluhan di Riau diberlakukan rupiah khusus yang dinilai tukarnya dipatok dengan dollar Singapura sebagai akibat derasnya perdagangan lintas batas dan kurangnya kegiatan ekonomi dengan Pusat.

Kesatuan ekonomi juga bermakna kesatuan tafsir ke arah mana perekonomian nasional diperuntukkan.  Jawabnya adalah untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat sesuai amanat UUD ‘45.  Seandainya pemanfaatan sumber dengan alam hanya dinikmati oleh para konglomerat saja maka hilanglah kesatuan tadi, dan akibatnya seperti yang kita saksikan bersama.  Apabila cita-cita para pendiri Republik adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur atau masyarakat makmur yang berkeadilan, maka kesatuan ekonomi harus diwujudkan dan dipertahankan.

Bagi daerah perbatasan yang terpencil dan sistem sirkulasi nasional sangat minim, kadang-kadang kesatuan ekonomi tidak terasakan.  Mereka lebih terjangkau oleh kesatun ekonomi dari sistem negara tetangga; yang apabila didiamkan saja (banyak daerah yang mengalami hal itu) maka bisa menumbuhkan frontier.  Bagi rakyat kecil, khusus di daerah perbatasan dan daerah terpencil, kesatuan ekonomi mungkin sekali lebih bermakna dibandingkan dengan kesatuan politik (dalam artian sistem politik).  Karena itu bagi negara seperti Indonesia ini, yang konfigurasi geografinya amat menantang perencanaan pembangunan harus diorientasikan pada prinsip geopolitik bangsa Wawasan Nusantara.

Datangnya globalisasi memang merupakan tantangan bagi azas kesatuan ekonomi, karena banyak hal-hal yang dahulu bisa diputuskan oleh pemerintah maka sekarang ini harus diserahkan pada kekuatan pasar global.  Pemerintah memang tetap berdaulat atas mata uang rupiah akan tetapi terhadap nilai tukarnya tidak lagi.  Tiap pemerintahan yang berusaha menetapkan nilai tukar mata uangnya akan mendapat tekanan pasar yang luar biasa.  Demikian juga munculnya lembaga-lembaga keuangan internasional yang seakan-akan merupakan satu entitas yang berdaulat juga menjadi tantangan tersendiri terhadap kedaulatan dan kewibawaan negara.  Padahal untuk menegakkan kewibawaan perlu kedaulatan dan sebaliknya.

Kesatuan Sosial Budaya

Bangsa Indonesia sesungguhnya mewujud atas dasar kesepakatan bukan atas dasar sejarah atau geografi.  Dalam BPUPKI terjadi perdebatan antara para tokoh pendiri Republik ini tentang apa itu bangsa Indonesia dan apa itu wilayah negara Indonesia.  Ini adalah salah satu bukti bahwa bangsa dan bahkan negara Indonesia mewujud atas dasar kesepakatan.  Setelah itu terjadi berbagai kesepakatan lain yang mengikutinya, misalnya saja tentang bentuk negara kesatuan bukan federasi.  Serangkaian kesepakatan para pendiri Republik itulah yang seyogyanya perlu dijaga dan dijadikan commitment bersama seluruh bangsa, karena semua kesepakatan yang telah dibuat itu merupakan bingkai dari jatidiri bangsa, yang apabila diingkari bagian-bagiannya maka mencairlah jatidiri itu.

Ada sementara pakar yang ahli dalam bidangnya menyarankan bahwa apa yang ada itu, termasuk Pancasila, jangan dikeramatkan alias dapat diubah atau ditinggalkan sama sekali.  Sebenarnya kalau akan bereksperimen sudah barang tentu tidak ada yang melarang asalkan bukan pada tingkat bangsa dan negara.   Contoh eksperimen tingkat negara yang berbahaya adalah referendum di Timor Timur yang tidak menyelesaikan masalah akan tetapi justru menciptakan masalah yang baru yang lebih kompleks.

Kesatuan sosial budaya sesungguhnya merupakan sublimasi dari rasa, faham dan semangat kebangsaan.  Tanpa memandang suku, ras dan agama serta asal keturunan, perasaan satu dimungkinkan untuk dibentuk asal sama-sama mengacu pada wawasan kebangsaan Indonesia sebagaimana dicontohkan oleh Soempah Pemoeda.

Pelestarian serta pengembangan budaya daerah, ciri-ciri asli daerah, memang amat diperlukan dalam rangka pengakaran penduduk setempat pada nilai-nilai budayanya; akan tetapi hal itu tidaklah seharusnya mendorong munculnya sentimen ke daerah sempit.  Nilai budaya daerah memang harus dilestarikan, sebab tidak ada yang dinamakan budaya nasional, dan pelestarian itu justru dimaksudkan sebagai bagian dari pemupukan identitas nasional.  Sejarah umat manusia telah memberikan berbagai contoh surutnya kebesaran satu bangsa atau bahkan musnah satu suku bangsa di zaman dahulu; dan proses itu selalu didahului oleh kemorosotan budayanya karena tidak ada upaya pelestarian.  Pada zaman modern ini terjadi pula hal yang hampir serupa yaitu musnahnya negara Yugoslavia seperti yang kita kenal dahulu.  “Bangsa” Yugoslavia adalah hasil kesepakatan diantara para pendirinya.  Beda dengan Indonesia adalah bahwa disana tidak ada satu bahasa melainkan 4 (empat) bahasa resmi, sehingga rasa satu berlangsung hanya selama dapat  bersandar pada Tito.

Pertentangan agama juga secara potensial menghalangi terjadinya kesatuan sosial budaya walau kedua belah pihak berada dalam satu suku atau bangsa, misalnya apa yang terjadi di Irlandia Utara, Bosnia, Kosovo dan sebagainya.  Karena itu amat penting apabila pengajaran agama disekolah-sekolah formal dan non-formal perlu diberikan masukan tentang kebangsaan dan juga sebaliknya.

Mengingat agama memberikan landasan kekuatan iman dan moral pada setiap individu masyarakat bangsa maka niscaya hal tersebut akan berujung pada pembentukan ketahanan pribadi masing-masing warga, dan hal inilah yang amat bermanfaat dalam pembinaan kesatuan sosial budaya.

Kesatuan sosial budaya dikaitkan dengan pembentukan ketahanan pribadi merupakan penangkalan terhadap kemungkinan terjadinya frontier.  Hal ini perlu diwaspadai karena setiap budaya mempunyai ciri atau kemampuan untuk men-subversi budaya lain secara halus dan tak terasa terjadinya.  Hanya kesatuan dan kekuatan budayalah yang dapat menangkalnya, dan itu berarti harus dijaga secara terus menerus agar proses pewarisan berlangsung.

Kesatuan Hankam

Makna utama dari kesatuan Hankam adalah bahwa masalah bidang Hankam, khususnya keamanan dan pembelaan negara adalah tanggung jawab bersama.  Dengan perkataan lain kesatuan Hankam adalah perwujudan dari demokratisasi di bidang Hankam.  Sebaliknya, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan jaminan rasa aman dan keamanan dari pemerintah agar kewajibannya secara rela dipenuhi.  Atas dasar itulah sistem Hankamrata.  Ia memiliki tiga ciri utama yaitu:

(a)   orientasinya pada rakyat, karena memang diperuntukkan terciptanya rasa aman dan   keamanan rakyat;

(b)   pelibatannya secara semesta, yang maknanya adalah bahwa setiap warga dan setiap  fasilitas dapat dilibatkan di dalam upaya Hankam; dan

(c)   digelarnya diwilyah nusantara secara kewilayahan, yang maknanya tiap unit wilayah  harus diupayakan agar dapat menggalang ketahanan masing-masing.

Keuletan dari sistem ditentukan, antara lain, oleh tersedianya dukungan logistik yang bersumber dari rakyat/wilayah.  Karena pemanfaatan setiap fasilitas perlu dirancang secara dwi-guna, yaitu penggunaan militer dan umum/non-militer.  Tiap pembangunan jalan bebas hambatan harus menyediakan satu bagian dari penggalannya untuk digunakan sebagai landasan darurat pesawat jenis tertentu yang dimiliki TNI AU.  Demikian juga setiap fasilitas TNI harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.  Prinsip dwi guna ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.  Prinsip dwi guna ini dapat membuat sistem Hankam, khususnya logistik, menjadi lebih ulet.   Azas dwi guna harus selalu melandasi proses pembangunan agar kesatuan Hankam bisa semakin nampak nyata.

Ketangguhan dari sistem Hankam sesungguhnya terletak pada dukungan seluruh rakyat yang berupa keterlibatannya atas dasar kesadaran bela negara.  Jika hal itu tidak terwujud maka wibawa dari sistem Hankam akan sirna dan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.  Kewibawaan pemerintahpun dapat terpengaruhi oleh karenanya.

Secara geopolitik kesatuan Hankam bermakna bahwa di dalam negeri hanya ada TNI dan Polri sebagai satuan pengamanan bersenjata; yang berarti tidak diperbolehkan ada satuan bersenjata diluar itu (seperti Laskar diawal kemerdekaan).  Karena itulah maka pemilikan senjata api dilarang terkecuali mendapat ijin dari Polri untuk digunakan bagi kepentingan khusus.  Pegawai pemerintah dengan tugas khusus juga dipersenjatai sebagai sarana self defense mengingat bidang tugasnya yang membawa konsekuensi keamanan bagi dirinya.

About these ads

Tentang Quantum Enterprise

think fast ~ think smart ~ think Quantum Quantum 1809 Brigade 1809 Brigade Azzam

Posted on Desember 16, 2009, in Perguruan Tinggi, Semester I and tagged . Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. Wah! makasih banyak artikelnya gan!
    tertolong saya buat ngerjain tugas presentasi.
    Oh ya! Izin pakai gambar Nusantara diatas ya gan?
    Bwt Halaman depan tugas presentasi yang sama. Semoga Berkenan.

    Sekali lagi, makasih!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: